Aside

UU Pendidikan Kerap Timbulkan Kerancuan

Januari 6, 2014 – Dikbud

MEDAN (Berita): Banyaknya undang undang dan peraturan yang mengatur dunia pendidikan ternyata tidak serta-merta membuat mutu pendidikan meningkat.Tapi, malah sebaliknya cenderung menimbulkan kerancuan dan tumpang-tindih. Tak terkecuali pula menyebabkan berbagai beban dan kesulitan bagi pelaku pendidikan baik guru, dosen ataupun mahasiswa dan pelajar.

Hal ini dikemukakan kalangan praktisi pendidikan yakni Ketua Konsultan Pendidikan Indonesia (Kopindo) Medan Drs HM Joharis Lubis MM, MPd dan Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumut Drs Abdulrahman Siregar, Sabtu kemarin di Medan, ketika menyoroti dunia pendidikan saat membentang refleksi akhir tahun 2013.

“Banyak sekali undang-undang yang mengatur pendidikan, bukannya semakin baik tetapi kerap menimbulkan kerancuan. Banyak yang nggak nyambung,” kata Joharis Lubis.

Dalam beberapa tahun belakangan ini saja, sambung Abdulrahman Siregar, ada setidaknya sejumlah undang undang atau peraturan yang mengatur mengenai dunia pendidikan. Di antaranya undang-undang tentang pendidikan nasional, tentang pendidikan tinggi, tentang guru dan dosen, serta tentang kurikukulum 2013.  “Akhirnya dalam pelaksanaannya banyak yang saling tabrakan,” katanya.

Joharis maupun Abdulrahman meminta agar Pemerintah baik di pusat maupun di daerah lebih sungguh-sungguh dan fokus dalam membenahi dunia pendidikan, melalui regulasi yang komprehensif dan pasti. “Jadi, jangan membuat undang-undang hanya sesuai kebutuhan saat pembuatnya berkuasa saja, tetapi harus benar-benar untuk jangka panjang perbaikan dan kebaikan dunia pendidikan di negeri ini,” tegas Joharis.

Joharis mencontohkan, ada sejumlah kerancuan ataupun ketentuan yang belum sesuai dalam pelaksanaannya.  Misalnya mengenai besaran anggaran pendidikan yang telah diatur oleh UU, yaitu sebesar 20 persen dari APBN dan APBD, masih banyak yang belum memenuhinya. Atau jikapun persentase itu diterapkan, tetapi penggunaannya belum sesuai dengan hakekat tujuan UU itu sendiri.

Joharis menyebutkan, APBD di provinsi atau kabupaten/kota mengalokasikan 20 persen anggarannya untuk sektor pendidikan. Tetapi anggaran itu termasuk untuk belanja pegawai seperti gaji dan lain-lain. Padahal, itu di luar 8 standar pendidikan nasional yang diatur dalam Permendiknas dan sudah diterapkan sejak tahun 2005.

“Jadi akhirnya, anggaran 20 persen itu tidak efektif untuk perbaikan kependidikan melalui pemenuhan dan tercapainya 8 standar pendidikan itu. Tetapi malah jadi ‘bancaan’ birokrasi pengelola anggarannya,” katanya.

Kerancuan lainnya ialah tentang perubahan ke kurikulum 2013 yang sudah diterapkan. Menurut Joharis, bahkan banyak isi buku sesuai kurikulum baru tersebut yang tidak “nyambung” ke murid. Ia mensinyalir, kurikulum ini jangan-jangan karena ada kepentingan proyek. “Sebab anggarannya memang sangat besar dan kesannya penerbitan atau mencetak buku-buku pelajaran sesuai kurikulum 2013 itu juga terburu-buru, sehingga ya itu lah jadinya nggak nyambung,” katanya.

Abdulrahman menambahkan, lebih parah lagi buku yang diterbitkan sesuai kurikulum 2013 sudah dibagikan padahal kepada para guru yang akan mengajarkannya belum ada pelatihan.

Berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum 2013 ini, PGRI telah mendesak Kemendikbud agar segera melakukan pelatihan kepara para guru. Sebab, bagaimana mungkin menerapkan metode pengajaran baru sementara gurunya pun belum menguasai bahkan mungkin belum mengerti bagaimana mengajarkannya. “Kita akan lihat dulu bagaimana responnya, kalau tidak terlaksana kita dari PGRI siap membawanya ke Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Abdulrahman.

PGRI juga prihatin terhadap persiapan dan implementasi kurikulum 2013 yang Nampak tergesa-gesa dan kurang maksimal, karenanya mendesak agar segera dilakukan evaluasi secara komprehensif terhadap uji coba kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2013/2014.

“Yang tak kalah penting PGRI berpandangan, sesuai dengan UUD 45 Pasal 31 ayat (4) bahwa Negara membentuk satu system pendidikan nasional dan pendidikan merupakan alat pemersatu bangsa. Karenanya PGRI mendesak Pemerintah dan DPR RI agar pendidikan dikembalikan menjadi urusan Provinsi atau Pemerintah Pusat,” kata Rahman.

Di lain hal, Joharis juga menilai kurangnya keseriusan atau perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan. Dalam pandangannya, di negeri ini peraturan mengenai pendidikan saja yang banyak, tiap ganti penguasa di bidang pendidikan maka munculnya peraturan baru walaupun sudah ada ketentuan lama yang tidak pernah bermasalah. Tetapi kendati banyak peraturan bahkan bisa menyebabkan saling “bertabrakan” dalam penerapannya, tetapi kerap terasa bahwa yang sesungguhnya esensial dalam meningkatkan kualitas kependidikan tidak “tersentuh”.Joharis mengatakan, seharusnya dengan besarnya anggaran pendidikan yang harus dialokasikan dalam APBN dan APBD, sudah saatnya Pemerintah dari Pusat sampai Daerah membuat mata anggaran bagi tunjangan khusus yang cukup untuk guru dan dosen dalam meningkatkan kualitas ilmu dan pengetahuannya. Misalnya, tunjangan khusus untuk penelitian, studi banding, menerbitkan buku karya ilmiah dan lain-lain. “Dengan begitu, para guru dan dosen termotivasi dan giat mengembangkan kemampuan diri, yang pada akhirnya juga bermuara pada peningkatan mutu mendidik dan hasil didiknya,” ujarnya.(aje)

Pendidikan

By penaeducation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s